Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Rahmad Budiaji usai kegiatan asesmen di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Foto : Naifuroji/Man

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar asesmen kesesuaian jabatan (jobfit) di lingkungan Setjen DPR RI. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Rahmad Budiaji menyampaikan, program asesmen pegawai merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan SDM unggul dan maju, melalui prinsip the right man on the right place.

"Asesmen ini bagian dari bagaimana kita melihat kompetensi seseorang, sesuai dalam UU Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa ASN itu berdasarkan pada sistem merit. Di mana intinya penempatan, promosi, mutasi dan pengembangan itu berdasarkan kompetensi, kinerja dan kualifikasi," ujar Aji usai kegiatan asesmen di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (13/9/2020)

Asesmen akan terbagi ke dalam dua tahapan yang diikuti pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tahapan pertama, peserta asesmen adalah para pejabat JPT Pratama yang diikuti 17 peserta, berlangsung pada 12-13 September 2020. Sedangkan tahapan kedua akan diikuti para pejabat pelaksana pada 17-18 September 2020.

Aji menjelaskan, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jobfit (kesesuaian jabatan) merupakan amanah dalam penerapan sistem merit. Pelaksanaan Asesmen menjadi salah satu cara yang efektif untuk menggali profil kompetensi seseorang terutama sebagai proyeksi untuk menduduki jabatan tertentu, yang diharapkan dapat memotret profil kompetensi peserta secara objektif dan menemukan orang yang layak dan tepat untuk menduduki jabatan yang sesuai dan lowong guna mendukung kinerja organisasi.

"Dalam konteks kedudukan seseorang dalam jabatan JPT Pratama dan JPT Madya memang diatur periodenya maksimal lima tahun. Di satu sisi memang ada pejabat yang belum sampai lima tahun, tetapi karena ada perubahan penataan organisasi dari Perpres 27/2015 ke Perpres 26/2020 yang nanti ada pola perubahan (recoupling) atau penempatan jabatan diorganisasi yang baru, sehingga dalam penempatan berikutnya harus memperhatikan syarat kompetensi jabatan dan kompentensi yang ada di pada masing masing pejabat," terang Aji.

Dikatakan Aji, setiap jabatan mempunyai karekteristik tugas yang berbeda dan dibutuhkan kemampuan kompetensi yang sesuai. Sehingga, melalui asesmen ini diharapkan dapat dipetakan karakteristik masing-masing pegawai. Selain itu juga, informasi dapat digunakan dalam rangka penempatan pegawai. 

"Jadi, itu bagian dari kami roadmap-nya untuk menuju SDM unggul dan maju. Kita butuh data kompetensi seluruh pegawai, jadi itu tidak hanya berhenti di pejabat Eselon II atau JPT Pratama, tetapi juga pejabat administrator, baik pengawas maupun pelaksana," tandasnya. Melalui asesmen ini diharapkan dapat mengindentifikasi pegawai sesuai kompetensinya sehingga dapat mewujudkan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan dan dinamika organisasi saat ini. (ann/es)